Perlukah Surat Kuasa di bawah tangan dilekatkan pada Minuta Akta?

Kuasa dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW) diatur dalam pasal 1792 , yang mempunyai definisi sebagai berikut:

Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menghasilkan/melahirkan suatu akibat hukum.

Kuasa dapat diberikan seorang dan diterima oleh seorang lainnya dalam suatu akta , dalam suatu tulisan di bawah tangan, sepucuk surat bahkan secara lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh penerima kuasa (1793).


Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Menurut ketentuan Pasal 1794, apabila pemberian kuasa tersebut diperjanjikan ada upah namun tidak ditentukan dengan jelas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan oleh pasal 411 untuk seorang wali. Pada perkembangannya ketentuan Pasal 1794 itu tidak berlaku lagi, karena justru orang menerima suatu kuasa sebagai suatu pekerjaan, misalnya pengacara. Pada akhirnya kini keadaan berubah sebaliknya bahwa umum berlaku memakai imbalan atau upah kecuali kalau dalam kuasa itu ditentukan dengan tegas bahwa kuasa akan diterima dengan cuma-cuma.

Pemberian kuasa secara khusus yaitu pemberian kuasa hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan pemberian kuasa secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Untuk memindahtangankan benda-benda, untuk meletakkan jaminan atas benda-benda itu, untuk melakukan perdamaian atau untuk melakukan sesuatu perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh si pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata tegas (artinya tertulis dengan kata-kata yang spesifik) menurut pasal 1795 -1796.

Dalam praktek notaris seringkali penghadap mengahadap notaris untuk membuat suatu akta tertentu dengan berdasarkan Surat Kuasa yang dia bawa. Banyak terjadi saat ini bahwa surat kuasa tersebut hanya diperlihatkan aslinya dan hanya fotokopinya saja yang dilekatkan pada minuta akta. Banyak alasan dari para penghadap untuk tidak menyerahkan surat kuasa itu kepada notaris. Padahal sejak zaman Peraturan Jabatan Notaris staadblaad 1860:3(PJN pasal 31) sampai kini diganti oleh UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 47), jelas disyaratkan bahwa surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta kecuali surat kuasa tersebut telah dilekatkan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan hal tersebut wajib dinyatakan dalam akta. PJN menyatakan bahwa untuk surat kuasa otentik dibuat oleh Notaris baik berupa copy collatione atau dibuat salinan sesuai aslinya (biasanya juga dilakukan oleh instansi pemerintah) atau salinan yang sama bunyinya. Pada saat penulis menempuh kuliah pun, pengajar mata kuliah PJN, menyatakan bahwa notaris tidak dapat menerima jika surat kuasanya berupa fotokopi.

Dalam ketentuan Pasal 30 dan 31 PJN bahkan menentukan lagi bahwa suatu surat kuasa dibawah tangan haruslah dilegalisasi oleh notaris, hal ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya pemalsuan surat kuasa. Apabila notaris menerima surat kuasa di bawah tangan dalam keadaan yang sudah ditandatangani, maka ada cara lain yang tidak dikenal dalam hukum di indonesia tapi dipakai di Belanda, dan menurut penulis, hal ini baik untuk dipraktekkan demi keamanan para pihak dan notaris sendiri, yaitu “Voor Echt Erkennen/ Mengakui sebagai asli”.

Sayangnya dalam Bab XI Ketentuan Sanksi dalam UU Jabatan Notaris tidak disebutkan sanksi akibat dari pelanggaran pasal 47 tersebut di atas, sehingga menimbulkan sikap berbeda di kalangan notaris sendiri dalam menyikapi hal ini. Sedangkan dalam PJN, apabila terjadi pelanggaran pasal 31 yang mengatur hal ini, maka sanksinya adalah denda. Menurut Penulis, hal ini merupakan salah satu celah dalam UUJN yang baru, karena dalam pasal 47 disebutkan “wajib”, tapi tidak ada sanksinya. Hal ini terlihat seperti “macam ompong”, karena ketentuan pasal yang ada sanksinya pun masih sering dilanggar, apalagi ketentuan pasal yang tidak ada sanksinya.

Menurut hemat penulis, menerima surat kuasa di bawah tangan -yang tidak dilegalisasi- dan melekatkan fotokopinya saja meskipun telah melihat aslinya, sangat mengandung resiko, apalagi jika tidak melihat aslinya. Zaman modern seperti sekarang tentu sangat mudah memanipulasi fotokopi suatu dokumen. Kelemahan lainnya adalah notaris yang akan membuat aktanya tidak melihat siapa yang sesungguhnya bertanda tangan pada surat tersebut, apakah itu merupakan tanda tangan asli atau bukan.

Terpikir oleh Penulis bagaimana apabila pemberi kuasa tiba-tiba menggugat karena tidak pernah merasa memberikan kuasa yang dimaksud, padahal notaris telah membuat aktanya dan mungkin aktanya pun telah digunakan untuk sesuatu hal. Tentu hal ini akan merugikan banyak pihak termasuk notaris yang bersangkutan, karena ada ketidakpastian hukum dalam hal ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *