Grace Giovani

Beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ada kasus sengketa tanah antara sebuah PT. (Persero) milik Negara (disini  saya singkat dengan pihak A) dengan sebuah Perusahaan Perorangan (saya singkat dengan pihak B)  dimana pihak A mengakui tanah tersebut merupakan Tanah Hak Pengelolaan yang penguasaannya diberikan oleh Negara kepada pihak A dan dibuktikan dengan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan)  sementara pihak B juga mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari pihak Z dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT dan merupakan tanah dengan status Hak Guna Bangunan (dalam hal ini menurut pemahamannya adalah HGB murni) dan dibuktikan dengan Sertifikat HGB.

Saya berpraktek di daerah kabupaten, seringkali saya didatangi klien yang datang untuk mengurus jual beli tanahnya hanya dengan bermodalkan PBB dan kwitansi pembayaran yang sudah lama dibuatnya. Mereka biasanya datang untuk melakukan balik nama sertifikatnya. Jual beli yang mereka lakukan belum sah menurut hukum, karena tidak memenuhi asas "terang dan tunai", jual beli tersebut dinamakan jual beli di bawah tangan. Akibat hukum dari jual beli bawah tangan ini cukup merepotkan, terutama di pihak pembeli.

Anda pernah mengagunkan/menjamiinkan tanah anda kepada Bank? Apabila anda pernah meminjam kredit dari bank, apalagi jika kredit fasilitas KPR, tentu tanah anda akan dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan atas tanah yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan No.4 .tahun 1996. Bagaiman status tanah jika hutang telah lunas, apakah ada hal yang perlu dilakukan lagi?

Terinspirasi dari kasus klien dan  paparan Bapak A. Pohan di Kongres XX, Surabaya. Memang banyak yang tidak menyadari pentingnya Daftar Pemegang Saham. Selama saya bekerja di bidang hukum baru 1 PT yang saya ketahui dengan benar memiliki Daftar Pemegang Saham.

Saya merasa perlu menggugah masyarakat khususnya yang berkecimpung di bidang legal, corporate secretary, pemilik PT, agar menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham.