Masih berkaitan dengan Hukum Telematika dan UU ITE. Saya hendak mengupas sedikit mengenai Persyaratan hukum agar sebuah transaksi online  bisa dikatakan sah. Berikut ini sedikit petikan yang disarikan dari  Bab II skripsi saya tahun 1999 yang berjudul "Electronic Commerce Sebagai Media Alternatif Perjanjian Jual Beli" dan Bab II tesis saya tahun 2002, yang berjudul "Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Ditinjau Dari Hukum Telematika Dan Kenotariatan."

Saya berpraktek di daerah kabupaten, seringkali saya didatangi klien yang datang untuk mengurus jual beli tanahnya hanya dengan bermodalkan PBB dan kwitansi pembayaran yang sudah lama dibuatnya. Mereka biasanya datang untuk melakukan balik nama sertifikatnya. Jual beli yang mereka lakukan belum sah menurut hukum, karena tidak memenuhi asas "terang dan tunai", jual beli tersebut dinamakan jual beli di bawah tangan. Akibat hukum dari jual beli bawah tangan ini cukup merepotkan, terutama di pihak pembeli.

Melihat kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi, istilahnya Borderless. Dalam era yang serba Borderless ini dikenal juga istilah Paperless, terbukti salah satunya dengan ketentuan baru dalam UUPT (40/2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik.