User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di
dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Read more: PASAL 25 UUITE

User Rating: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.    Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

3.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4.    Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

5.    Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

6.    Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Read more: Persyaratan Roya Parsial

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

MENURUT PP NO. 17 TAHUN 1958 JUNCTO no.71 TAHUN 1985

Segera setelah saya menerima Surat Keputusan Menteri tentang pengangkatan saya menjadi notaris, saya mempersiapkan segala sesuatu keperluan kantor saya antara lain papan nama, sampul akta, kartu nama dan kop surat. Saat saya mengirimkan pemberitahuan ke beberapa instansi pemerintah tentang pengangkatan saya (hal ini merupakan kewajiban kita sebagaimana ditentukan dalam UUJN) alangkah terkejutnya saya karena saya ditegur mengenai pemakaian lambang Negara (garuda) di kop surat saya. Sebenarnya saya hanya mengikuti jejak beberapa notaris yang juga menggunakannya di kop surat mereka, bahkan mereka ada yang juga menggunakannya pada kartu nama mereka.

Read more: Pemakaian Lambang Negara (GARUDA)

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Pendaftaran sangat penting artinya bagi para pihak, karena jika suatu kapal hendak dijadikan objek jaminan hutang maka kapal tersebut harus sudah terdaftar. Jika berat kapal 20 M³, namun tidak didaftarkan, maka kapal tersebut dianggap benda bergerak sehingga penjaminannya menggunakan lembaga fidusia atau gadai. Pengaturan mengenai pendaftaran kapal awalnya ada dalam Staatsblad 1933-48 kemudian diganti oleh UU pelayaran Tahun 1992, dan kini tahun 2008 telah diundangkan UU tentang Pelayaran yang baru menggantikan UU tersebut di atas (UU no.17/2008).

Read more: Cara Pendaftaran Kapal Di Indonesia