Pada tahun 2000 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi (namanya saat itu) membuat terobosan baru, dalam proses administrasi yang berkaitan dengan badan hukum dengan menggunakan teknologi yang saat itu sedang “booming” teknologi informasi. Proses administrasinya dilakukan melalui website: www.sisminbakum.com, sehingga notaris di luar Jakarta tidak perlu datang ke Jakarta untuk mengurus Badan hukum yang akan disahkan atau disetujui perubahannya.

Seorang bapak memiliki 8 orang anak. Ia berencana membuat wasiat yang berisi pembagian satu-satunya harta peninggalannya dengan almarhum isterinya yang berupa sebidang tanah yang cukup luas.

Ia berencana membuat wasiat yang isinya hanya membagikan tanah tersebut kepada 4 orang anaknya saja, dari keseluruhan 8 orang anak, sedangkan 4 orang anak lainnya tidak akan diberikan apapun karena mereka sudah hidup sangat berkecukupan.

Beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ada kasus sengketa tanah antara sebuah PT. (Persero) milik Negara (disini  saya singkat dengan pihak A) dengan sebuah Perusahaan Perorangan (saya singkat dengan pihak B)  dimana pihak A mengakui tanah tersebut merupakan Tanah Hak Pengelolaan yang penguasaannya diberikan oleh Negara kepada pihak A dan dibuktikan dengan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan)  sementara pihak B juga mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari pihak Z dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT dan merupakan tanah dengan status Hak Guna Bangunan (dalam hal ini menurut pemahamannya adalah HGB murni) dan dibuktikan dengan Sertifikat HGB.

Surat Wasiat adalah surat  dimana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih sering  dalam wasiat seseorang memuat keinginannya yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan/wariskan kepada orang-orang yang disayanginya, namun tidak jarang memuat keinginannya mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai kodisil).

Pengaturan mengenai wasit ini berada di pasal 930-953 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya  pewaris dalam pembuatan wasiat ini harus bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga pasal tersebut di atas sangat menekankan pada prosedur pembuatan wasiat guna menjamin bahwa seseorang membuat wasiatnya sesuai kehendak bebasnya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, termasuk notaris sendiri. Beberapa prosedur formal untuk pembuatan akta wasiat ada beberapa macam tergantung jenis wasiat yang dibuat.